Sejarah Lampung: Secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan sebelum tanggal 18 maret 1964

farih.co.id – Provinsi Lampung merupakan sebuah provinsi yang berada di ujung Pulau Sumatera.

Setelah peraturan pemerintah dikeluarkan, lahirlah Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 1964.

Sebelum digabung dengan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung merupakan sebuah Karesidenan.

Padahal Provinsi Lampung secara administratif masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan sebelum tanggal 18 Maret 1964.

Baca Juga: WOW! Inilah jembatan terpanjang di Jawa Tengah, panjangnya hampir 1 km

Namun kawasan ini, jauh sebelum Indonesia merdeka, telah menunjukkan potensi yang sangat besar dan nuansa budaya tersendiri yang mampu menambah khazanah tradisi budaya di nusantara tercinta ini.

Oleh karena itu, pada masa VOC, wilayah Lampung tidak terlepas dari sasaran penjajahan Belanda.

Pada masa Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang mampu bersaing dengan VOC di perairan Jawa, Sumatera dan Maluku.

Baca Juga: Keren! Jembatan Terpanjang di NTT, Foto Udara Infrastruktur Indah

Dalam usahanya memperluas wilayah Banten, Sultan Agung menemui kendala karena dihalangi oleh VOC yang bercokol di Batavia.

Putra Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Haji, diserahi tugas menggantikan jabatan mahkota kesultanan Banten.

Kejayaan Sultan Banten saat itu tentu saja tidak menyenangkan hati VOC, oleh karena itu VOC selalu berusaha menguasai Kesultanan Banten.

Upaya VOC berhasil membujuk Sultan Haji agar tidak sependapat dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa.

Dalam melawan ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan kendali wilayah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682, Sultan Agung Tirtayasa dilengserkan dan Sultan Haji diangkat menjadi Sultan Banten.

Perundingan antara VOC dan Sultan Haji menghasilkan piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyatakan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah di wilayah Lampung diserahkan kepada Sultan. Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di wilayah Lampung. .

Pada tanggal 29 Agustus 1682 konvoi armada VOC dan Banten berlabuh di Tanjung Tiram.

Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur dengan membawa surat amanat dari Sultan Haji dan mewakili Sultan Banten. Ekspedisi pertama Vander Schuur ternyata tidak berhasil dan dia tidak mendapatkan lada yang dicarinya.

Perdagangan langsung antara VOC dan Lampung yang digagasnya nampaknya gagal, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk pada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan Kompeni.

namun masih banyak yang mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap Kompeni masih menjadi musuh.

Sementara itu, timbul keraguan dari pihak VOC apakah benar-benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten, kemudian diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak bersifat mutlak.

Penempatan wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut “Jenang” atau kadang disebut Gubernur hanya untuk mengurus kepentingan perdagangan hasil pertanian (lada).

Sedangkan para penguasa asli Lampung yang tersebar di setiap desa atau kota yang disebut “Adipati” secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi kendali Jenang Gubernur. Jadi kekuasaan Sultan Banten atas Lampung hanya sebatas garis pantai guna mengendalikan monopoli keluar masuknya hasil pertanian khususnya lada, sehingga jelas hubungan Banten dan Lampung saling membutuhkan satu sama lain. .

Kemudian ketika Raffles berkuasa pada tahun 1811, ia menduduki wilayah Semangka dan tidak mau menyerahkan wilayah Lampung kepada Belanda karena Raffles menganggap Lampung bukanlah wilayah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung, pada tahun 1829 ia diangkat menjadi Residen Belanda di Lampung.

Sedangkan sejak tahun 1817 kedudukan Radin Inten semakin kuat, oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil-kecilan yang dipimpin oleh Asisten Residen Krusemen yang menghasilkan kesepakatan bahwa:

1. Radin Inten mendapat bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 1.200 setahun.

2. Kedua saudara laki-laki Radin Inten masing-masing akan mendapat bantuan f. 600 setiap tahunnya.

3. Radin Inten tidak diperkenankan memperluas wilayah kekuasaannya selain desa-desa yang selama ini berada di bawah pengaruhnya.

Namun Radin Inten tidak pernah menaati perjanjian tersebut dan ia terus melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Oleh karena itu, pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun Radin Inten dengan cerdik mampu menyerbu benteng Belanda dan membunuh Liliever dan anak buahnya.

Namun karena saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro (1825 – 1830), maka Belanda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut. Pada tahun 1825 Radin Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Radin Imba Kusuma.

Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830 Belanda menyerbu Radin Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, namun tidak mampu mendudukinya. Barulah pada tahun 1834, setelah Asisten Residen digantikan oleh seorang perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, Benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai.

Radin Imba Kusuma melarikan diri ke daerah Lingga, namun warga daerah Lingga menangkapnya dan menyerahkannya kepada Belanda. Radin Imba Kusuma kemudian diasingkan ke Pulau Timor.

Sementara itu, perlawanan terus dilakukan oleh masyarakat pedalaman, “Jalan Halus” Belanda dengan memberikan hadiah kepada para pemimpin perlawanan rakyat Lampung rupanya tidak membawa hasil.

Belanda masih merasa tidak aman sehingga Belanda membentuk tentara bayaran yang terdiri dari masyarakat Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan Belanda di wilayah Telukbetung dan sekitarnya.

Perlawanan rakyat yang dimotori oleh putra Radin Imba Kusuma sendiri, Radin Inten II, terus berlanjut hingga akhirnya Radin Inten II ditangkap dan dibunuh oleh tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.

Sejak saat itu Belanda mulai leluasa menginjakkan kaki di wilayah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk keperluan pengangkutan hasil perkebunan, pada tahun 1913 dibangun jalur kereta api dari Telukbetung hingga Palembang.

Hingga Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan masa perjuangan fisik yang menyusulnya, putra-putra Lampung tidak ketinggalan untuk terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan kolonial berturut-turut.

Sehingga pada akhirnya, seperti yang telah disampaikan pada awal uraian ini, pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.***

Tags

Related Post